JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengecam tindakan semena-mena Oknum TNI yang menginjak kepala dua warga sipil penyandang disabilitas di Merauke, Papua, beberapa hari yang lalu.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI, Muhammad Ageng Dendy Setiawan, mengatakan, perilaku dua Oknum TNI itu sudah diluar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, ia berharap keduanya mendapat hukuman yang setimpal.
“Seharusnya mereka berdua menjadi pengayom serta mampu memastikan keamanan masyarakat. Atas perbuatannya itu, kami mendesak kepada pihak yang berwenang untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku itu,” terang Dendy, Kamis (29/07/2021).
Dendy meminta agar kedua Oknum TNI AU tersebut selain harus ditahan, juga diberhentikan secara tidak terhormat dari militer. Sebab, tindakan kedua oknum ini dianggap sudah tak mencerminkan jiwa kemanusiaan.
“Arogansi dan kesewenang-wenangan aparat harusnya sudah tidak terjadi lagi dengan alasan apapun. Tapi saudara kita di Papua masih ada yang mengalami itu. Yang kami tidak habis pikir, kemana jiwa kemanusiaan oknum ini, kok pada rakyat kecil apalagi disabilitas, mereka malah menginjak kepala. Ini sudah melampaui batas kesopanan hingga kemanusiaan,” katanya.
DPP GMNI juga mendesak, Korps TNI khususnya TNI AU untuk memberikan bantuan konseling kepada Korban agar tidak mengalami trauma. Sebab, berpotensi menimbulkan beban psikologis bagi korban.
“Kami juga meminta TNI AU memberikan bantuan konseling kepada korban, serta meminta maaf langsung kepada korban dan keluarganya. Bantuan konseling kami pikir dibutuhkan oleh korban untuk menghilangkan traumanya atas kejadian ini,” lanjutnya.
Dengan sanksi dan hukuman yang berat sebagaimana ia kemukakan, Ke depan ia berharap, kejadian ini memberikan efek jera kepada oknum-oknum yamg lain dan merupakan yang terakhir kalinya. Selain itu, Dendy menekankan, aparat militer harus melakukan pendekatan secara humanis kepada warga sipil dimanapun berada.
“Ini harus menjadi yang terakhir. Militer harus melakukan pendekatan secara humanis dengan masyarakat. Nama korps militer juga perlu dijaga agar tidak kehilangan trust dari masyarakat,” pungkasnya. (*/DPP-GMNI).