JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menilai, gerakan mahasiswa idealnya menempatkan kembali diri sebagai gerakan moral (moral force). Dan, harus menggunakan kekuatan pengetahuan (power of knowledge) dalam membedah tiap persoalan.
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengungkapkan bahwa, gerakan moral yang bangsa yakni melakukan refleksi kritis atas kondisi yang terjadi saat ini. Pandangan Arjuna, bangsa ini memang membutuhkan peran dan kontribusi mahasiswa untuk melihat masalah bangsa dengan perspektif yang lebih objektif.
“Nafas gerakan mahasiswa adalah menjadi kekuatan moral, dengan melakukan refleksi kritis atas kondisi bangsa yang terjadi akhir-akhir ini. Tugasnya adalah warisan sejarah untuk pemerintahan pemerintahan,” tutur Arjuna dalam agenda Talkshow Partai Gelora yang diselenggarakan pada Rabu (20/04).
Arjuna juga menambahkan gerakan mahasiswa harus menggunakan kekuatan pengetahuan ( power of knowledge ). Tujuannya, untuk membedah masalah bangsa secara holistik dan komprehensif.
Kata Arjuna, dengan menemukan masalah pokok atau problem fundamental, maka mahasiswa tidak terjebak arus di luar dirinya yang rawan diboncengi oleh kelompok kepentingan.
“Dengan kekuatan pengetahuan gerakan mahasiswa mencoba menyajikan masalah secara fundamental dengan perspektif yang holistik dan komprehensif. Sehingga bisa menghindarkan diri dari arus yang diciptakan oleh kelompok kepentingan,” tambah Arjuna.
Dalam pandangan Arjuna, masalah fundamental bangsa ini adalah struktur ekonomi-politik yang tidak adil seperti konsesi bisnis yang dikeluarkan oleh negara selama bertahun-tahun tidak memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Bahkan, kata Arjuna, konsesi bisnis yang terjadi sejak puluhan tahun lalu telah memperlemah peran negara.
Bukan hanya itu, Arjuna juga melihat jumlah masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Contohnya minyak goreng. Dimana hulu perkebunan sawit dikuasasi oleh segelintir korporasi.
“Masalah pokok bangsa ini adalah tatanan ekonomi-politik yang tidak adil. Hal ini terjadi pada masalah harga kenaikan minyak goreng dimana HGU perkebunan sawit dikuasi oleh segelintir korporasi. Ini memperlemah peran negara, tidak boleh menjelaskan, harus diinstal ulang,” tuturnya.
GMNI juga mengingatkan gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak pada politik praktis, terlibat dalam dongkel-mendongkel kekuasaan.
DPP GMNI menilai, bahwa arah gerakan mahasiswa harus ditujukan untuk menyemai kesadaran kritis masyarakat dan membenahi masalah yang menimpa bangsa serta kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat.
Dan, GMNI tidak tertarik pada jikwa gerakan mahasiswa hanya menjadi kayu bakar di tengah percaturan politik nasional. Sebab, gerakan mahasiswa bertujuan semata-mata untuk melakukan kontrol politik dengan memegang teguh prinsip-prinsip universal seperti keadilan sosial, kemanusiaan dan perimbangan kekuasaan.
“Gerakan mahasiswa bukan ditujukan untuk menguasai kekuasaan, kita tidak boleh terlibat dalam upaya dongkel-mendongkel kekuasaan. Itu sudah politik praktis. Gerakan kita harus ditujukan untuk melakukan kontrol politik, untuk mengawal rasa keadilan masyarakat,” papar Arjuna.
Selain itu, Arjuna juga meminta pihak politik sebagai lembaga yang didirikan untuk mengakselerasi suara rakyat tidak boleh hanya berfikir semata-mata transaksi kekuasaan. Namun juga harus ikut andil memberi alternatif untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan sosial ekonomi yang menimpa masyarakat akhir-akhir ini.
“Kami meminta pihak politik juga melakukan tindakan sebagai lembaga artikulator suara rakyat. Jangan sampai hanya sibuk bicara tertunda-tunda Pemilu, berfikir lima tahunan. Dan terjebak pada logika berebut kursi kekuasaan,” pungkas Arjuna.
Hadir pula sebagai narasumber Rocky Gerung dan Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum PP IMM serta Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora sebagai pidato pembukaan